Menelisik Aturan Penggunaan Logo Hasil Artificial Intelligence dalam Kegiatan Bisnis Perusahaan

Apakah logo AI bisa didaftarkan sebagai merek? Simak aturan UU Merek, syarat daya pembeda, dan risiko hukum yang perlu diperhatikan pelaku usaha sebel

Online Single Submission, Service Level Agreement, dan Fiktif Positif: Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025

Di bawah sistem OSS Indonesia, terlampauinya batas waktu SLA kini memicu persetujuan izin secara otomatis (fiktif positif), yang telah berlaku untuk 2

Melindungi Hak Debitor: Strategi Hukum Menghadapi Kepailitan

Kepailitan kerap dipandang merugikan debitor, padahal UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga melindungi hak debitor melalui strategi hu

Negosiasi & Mediasi dalam Debt Recovery Planning: Kerangka Hukum & Poin Praktis

Artikel ini membahas negosiasi dan mediasi sebagai strategi awal debt recovery planning berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan KUHPerdata.

Gugatan Pembatalan Sertipikat Tanah, Kewenangan PTUN atau PN?

Artikel ini membahas kewenangan PTUN dan Pengadilan Negeri dalam pembatalan sertipikat tanah, meliputi aspek administratif, batas waktu, serta penentu

Meluasnya Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana KUHP Baru

KUHP Baru mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memperluas pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi.

Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dari UU Cipta Kerja Hingga Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023

Contributor: Nurhidayah Muhcti | Legal Associate

SENGKETA KEUANGAN MELALUI LAPS SJK

Kewajiban Pemanfaatan Tanah Sejak Berlakunya PP 48 Tahun 2025

Webinar - Dinamika Arbitrase & Kepailitan

Perkembangan perekonomian dan perdagangan yang dilatarbelakangi pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi dan pandemi yang melanda dunia usaha dewa