Artikel ini berisi informasi hukum umum per 12 November 2026, bukan nasihat atau opini hukum untuk kasus tertentu. Untuk keadaan Anda, konsultasikan dengan advokat.

Jika perusahaan pailit, karyawan berkedudukan sebagai kreditor preferen: upah yang belum dibayar didahulukan sebelum semua kreditor, termasuk pemegang jaminan, sedangkan pesangon dan hak lainnya didahulukan atas semua kreditor kecuali pemegang jaminan (Pasal 151 UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, berlaku sejak 28 Oktober 2026).[1] Meski begitu, biaya kepailitan dan imbalan kurator pada umumnya dibayar lebih dulu dari harta pailit.

Urutan Pembayaran dan Kedudukan Kreditor Preferen

Urutan pembayaran dari harta pailit sebagai berikut.

• Pertama: biaya kepailitan dan imbalan kurator. Keduanya pengeluaran untuk mengurus harta pailit (Pasal 189 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).[2] Tidak ada pasal yang tegas menempatkannya di atas upah; urutan ini hasil penalaran dari Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 191 UU itu serta Pasal 1149 angka 1 KUHPerdata.[6] Biaya ini tidak dibebankan pada jaminan yang dijual sendiri oleh kreditor separatis (Pasal 191).
• Kedua: upah terutang. Didahulukan sebelum semua kreditor, termasuk kreditor separatis dan tagihan hak negara (penjelasan Pasal 151 ayat (2)).
• Ketiga: kreditor separatis (pemegang hak jaminan kebendaan), hanya atas hasil penjualan benda jaminannya sendiri.
• Keempat: hak lainnya: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Didahulukan atas semua kreditor, termasuk pajak, kecuali kreditor separatis (Pasal 151 ayat (3); Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013).[7]
• Kelima: tagihan negara dan kreditor preferen lain.
• Keenam: kreditor konkuren.

Kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminannya setelah penangguhan paling lama 90 hari, tetapi wajib mempertanggungjawabkan hasilnya kepada kurator (Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).[2] Karena upah terutang didahulukan atas separatis (penjelasan Pasal 151 ayat (2); Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013),[1][7] kurator atau karyawan sebagai kreditor preferen dapat menuntut bagian hasil penjualan jaminan untuk membayar upah terutang (Pasal 60 ayat (2)).

Putusan Pailit Tidak Otomatis Memutus Hubungan Kerja

Sejak putusan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan merupakan utang harta pailit (Pasal 39 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004). Karena debitor kehilangan hak mengurus harta pailit (Pasal 24 ayat (1)), kurator, bukan direksi atau HR, yang memberhentikan pekerja, dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari (Pasal 39 ayat (1)).[2]

Pailit memang alasan PHK (Pasal 231 huruf f UU No. 27 Tahun 2026), tetapi pemberitahuan 45 hari tidak menggantikan prosedur PHK (penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004): kurator tetap wajib merundingkan maksud PHK secara bipartit paling lama 30 hari kerja, karena pailit bukan pengecualian (Pasal 229). Tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap, PHK batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) sampai ayat (7)).[1] Karena menurut Mahkamah Agung PHI tidak berwenang memeriksa perkara PHK setelah perusahaan pailit (SEMA No. 7 Tahun 2012),[8] kesepakatan bipartit adalah jalur paling aman.

Pesangon karena Pailit Dihitung 1 Kali

Untuk PHK karena pailit, pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali Pasal 232 ayat (2), UPMK 1 kali Pasal 232 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 232 ayat (4) (Pasal 240 UU No. 27 Tahun 2026), dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234).[1]

Contoh: masa kerja 6 tahun 3 bulan dengan upah sebulan Rp8.000.000 menghasilkan uang pesangon 7 bulan upah (Rp56.000.000) dan UPMK 3 bulan upah (Rp24.000.000). Ditambah upah 2 bulan yang belum dibayar (Rp16.000.000), totalnya Rp96.000.000 di luar uang penggantian hak.

Aturan ini berlaku untuk PHK sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 313).[1] Karena tidak ada aturan peralihan khusus, PHK karena pailit sebelum tanggal itu mengikuti aturan lama: uang pesangon 0,5 kali, UPMK 1 kali, dan uang penggantian hak (Pasal 47 PP No. 35 Tahun 2021).[9] Pada contoh di atas, pesangonnya Rp28.000.000 dan totalnya Rp68.000.000.

Jumlah yang Diterima Bisa Lebih Kecil dari Tagihan

• Pajak. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh Pasal 21 final berlapis 0%, 5%, 15%, dan 25%, dengan lapisan pertama sampai Rp50 juta (Pasal 4 PP No. 68 Tahun 2009).[3] Pada contoh pertama, pajaknya Rp1.500.000.
• Biaya kepailitan dan imbalan kurator. Imbalan kurator berupa persentase hasil pemberesan harta pailit di luar utang, dengan batas tertinggi (Pasal 2 Permenkum No. 20 Tahun 2025).[4] Biaya ini tidak dipotong dari tagihan tiap karyawan, tetapi mengurangi dana yang dibagi.
• Harta pailit tidak cukup. Kreditor yang sama kedudukannya dibayar berimbang (Pasal 1136 KUHPerdata).[6] Jika dana untuk hak lainnya hanya cukup 60%, pesangon dan UPMK pada contoh pertama dibayar Rp48.000.000.

Karyawan Wajib Mengajukan Tagihan sebagai Kreditor Preferen

Setiap kreditor, termasuk karyawan, wajib menyerahkan tagihannya sendiri kepada kurator dengan perhitungan tertulis, bukti, dan pernyataan hak istimewa, lalu meminta tanda terima (Pasal 115 UU No. 37 Tahun 2004). Data HR hanya dipakai kurator untuk mencocokkan (Pasal 116).[2]

Batas akhir pengajuan tagihan ditetapkan Hakim Pengawas paling lambat 14 hari setelah putusan pailit, lalu diumumkan kurator paling lambat 5 hari kemudian (Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114).[2] Pisahkan upah terutang dari hak lainnya, karena kedudukannya terhadap kreditor separatis berbeda.

Langkah Praktis untuk HR dan Karyawan

• HR: siapkan data masa kerja, upah, tunggakan, dan sisa cuti tiap karyawan untuk pencocokan oleh kurator.
• HR: bantu kurator menyiapkan pemberitahuan PHK dan perundingan bipartit, lalu siapkan dokumen PHK untuk klaim JKP.
• Karyawan: ajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama 6 bulan sejak PHK; manfaatnya tetap dibayar walau perusahaan pailit menunggak iuran sampai 6 bulan (Pasal 39A ayat (1) dan Pasal 40 PP No. 37 Tahun 2021 jo. PP No. 6 Tahun 2025).[5]

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama sampai pesangon dibayar kurator?

Tidak ada batas waktu pasti. Kurator membayar setelah aset terjual dan daftar pembagian berlaku (Pasal 189 dan Pasal 201 UU No. 37 Tahun 2004).[2]

Kapan perlu konsultasi

• Perusahaan menunggak upah dan menuju PKPU atau pailit.
• Kurator membantah atau mengurangi jumlah tagihan karyawan.
• Aset perusahaan sebagian besar dijaminkan ke bank.

SANDIVA mendampingi HR, karyawan, dan direksi, dari perhitungan hak PHK sampai tagihan kepada kurator. Pelajari layanan Manpower dan Bankruptcy and Insolvency, serta layanan PKPU kami. Konsultasi Employment dengan Sandiva melalui halaman Contact Us atau WhatsApp +62 857-5705-1234.

Sumber

Nomor dalam kurung siku di teks merujuk ke daftar berikut. Diakses 10 November 2026.

[1] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 151 beserta penjelasannya, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 231 huruf f, Pasal 232, Pasal 234, Pasal 240, dan Pasal 313. JDIH BPK RI: UU 27/2026.

[2] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 18 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) beserta penjelasannya dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 ayat (1), Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 201. JDIH BPK RI: UU 37/2004.

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4. JDIH BPK RI: PP 68/2009.

[4] Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2). JDIH BPK RI: Permenkum 20/2025.

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, Pasal 39A ayat (1) dan Pasal 40. JDIH BPK RI: PP 37/2021 dan PP 6/2025.

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23), Pasal 1136 dan Pasal 1149 angka 1.

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, diucapkan 11 September 2014, amar angka 1 (pengujian Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, yang telah dicabut oleh Pasal 311 UU No. 27 Tahun 2026; substansinya kini dimuat dalam Pasal 151). Mahkamah Konstitusi: Putusan 67/PUU-XI/2013.

[8] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, rumusan Kamar Perdata Khusus angka II (kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit). Direktori Putusan MA: Rumusan Kamar Perdata Khusus.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 40 ayat (2) sampai ayat (4) dan Pasal 47 (untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026). JDIH BPK RI: PP 35/2021.